Siaga Bencana kelud, PKS Aktifkan “Crisis Centre for Disaster”

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur sejak 1 Nopember mengaktifkan Crisis Centre for Disaster(CCD). Kondisi yang tidak menentu sudah diprediksi sejak awal. Dampak letusan gunung kelud yang cukup besar bagi warga sekitar membuat PKS mendirikan CCD yang dikoordinasikan dr. Puguh Setyo Nugroho.

PK-Sejahtera Online: “Tugas CCD adalah mensinergikan potensi yang ada pada PKS agar optimal untuk melakukan penanggulangan bencana. Ada P2B(posko penanggulangan bencana), Pos Wanita Keadilan, PRAS, dan Santika, serta relawan kepanduan. Semuanya perlu disinergikan,” ujar dr. Puguh.

Sejak dua pekan yang lalu, PKS telah membuka empat posko induk dan 13 posko cabang yang terdistribusi dua posko induk dan 5 posko cabang di Kediri serta dua posko induk dan delapan posko cabang di Blitar.

“Kami sudah siapkan 161 relawan dan 132 tim medis serta 14 tenda kompi bila sewaktu-waktu kelud meletus. Para relawan telah bergantian menjaga Posko untuk melakukan pemantauan kondisi dilapangan. Disamping itu, para relawan telah melakukan beberapa kali aksi berupa trauma care,” ujar dr. Puguh Setyo Nugroho.

Puguh juga mengingatkan, pada saat Kelud meletus, yang menjadi bahaya primer adalah hujan abu, hujan batu, lahar panas, gas. Sedangkan bahaya sekunder yang harus diwaspadai adalah lahar dingin.

Perlu upaya untuk memperingatkan dan mengantisipasi secara dini akan kemungkinan datangnya bencana. Pemantauan cuaca dengan tehnologi satelit, pencatatan aktifitas gunung berapi, dapat memberikan peringatan dini akan datangnya angin, hujan, atau letusan gunung berapi, hingga jumlah korban dapat diminimalisir.

Dr. Puguh mengatakan ada fase yang penting harus diperhatikan yaitu fase prevensi dan fase informasi serta mobilisasi. Pada fase prevensi tindakan ditujukan untuk mencegah perluasan bencana dalam arti penambahan korban, para penolong, dan pembantu. Untuk ini harus ada orientasi mengenai kadaan di daerah bencana, asal dan sifat bencana, dan resiko yang masih ada. Misalnya pada kecelakaan lalu lintas, prioritas pertama ialah tindakan menghentikan arus lalu lintas cukup jauh dari tempat kecelakaan, sedang pada kebaakaran atau ledakan gas beracun harus diperhatikan arah angin.

“Pada saat bersamaan dengan fase prevenasi harus diatur penyampaian informasi kepada pihak yang berwajib seperti instansi kesehatan,kepolisian dan pemerintahan. Setidaknya informasi harus berisi mengenai jenis dan sebab bencana, tempat terjadinya, jumlah dan kondisi korban, serta besarnya kerusakan sarana-prasarana yang timbul. Hal ini bertujuan agar pertolongan yang profesional yang dibutuhkan di daerah bencana segera dimobilisasi dan diatur,” ujar dr.Puguh mengakhiri.