PKS Korsel Bahas 'Kiamat Energi'

Antisipasi Indonesia terhadap datangnya 'kiamat energi' membutuhkan keterlibatan kalangan industri. Khususnya dalam penyusunan kebijakan energi nasional agar tidak keluar produk kebijakan yang unexecutable.

Demikian salah satu pemikiran yang mengemuka dalam sebuah diskusi. Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIPPKS) Korea Selatan, Sabtu (16/8) di Seoul, menggelar 2008 Summer Forum dengan tema 'Towards Future Indonesia with Smart Policies'.

Summer Forum ini dimaksudkan untuk membangun potensi pemikiran dan meningkatkan peran serta Warga Negara Indonesia di Korea Selatan dalam perumusan kebijakan nasional Indonesia.

Salah satu pembicara adalah Ary Bachtiar PhD Candidate dari Gyeongsang National University. Dalam presentasinya, ia menyoroti antisipasi Indonesia terhadap datangnya 'kiamat energi'. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan kalangan industri dalam penyusunan kebijakan energi nasional agar tidak keluar produk kebijakan yang unexecutable.

Foster Gultom, KUAI Kedutaan Besar RI untuk Korea Selatan, mendukung Summer Forum yang memfokuskan pada tiga isu sentral, yakni teknologi informasi dan komunikasi, energi baru dan terbaharukan, serta sumber daya alam. KUAI KBRI mengajak seluruh komponen bangsa untuk memberdayakan potensi dan kapasitasnya bagi pembangunan bangsa.

Hadir pula dalam Summer Forum ini Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan Hardian Reza Dharmayanda. Ia menyatakan apresiasinya atas peran keilmuan pelajar Indonesia di Korea Selatan yang menurutnya makin besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Prof Yaya Rukayadi PhD, peneliti di Yonsei University, Korsel dalam Summer Forum ini menekankan pentingnya riset terhadap sumber daya alam Indonesia yang berorientasi pada industri. Kebijakan nasional harus mampu

merangkum potensi keberagaman sumber daya alam Indonesia untuk bisa dikelola dan dimanfaatkan bagi kemajuan bangsa.

Dalam presentasi tentang teknologi informasi dan komunikasi, Irfan Syamsuddin, PhD Candidate dari Seoul National University, mengungkapkan perlunya penanganan bidang informasi dan komunikasi Indonesia yang lebih

terintegrasi. Khususnya dalam pembangunan e-Government, persyaratan mutlak untuk pengelolaan negara yang lebih efektif dan efisien.